TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru diserahkan pemerintah ke DPR. Dibandingkan dengan KUHP lama, rancangan kali ini menambah 197 pasal. Namun, terdapat beberapa pasal kontroversial dalam rancangan yang terdiri dari 766 pasal dengan 38 bab itu.
Berikut daftar pasal kontroversial yang ada di dalam rancangan KUHP tersebut:
- Mengurangi Hukuman Mati Pasal 90 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi
16 November 2022
Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi
Penyusunan RUU KUHP telah melalui berbagai diskusi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat
RUU KUHP, Kenapa Pasal Zina dan Homoseksual Rentan Diskriminatif?
26 Januari 2018
RUU KUHP, Kenapa Pasal Zina dan Homoseksual Rentan Diskriminatif?
Di dalam RUU KUHP, rumusan pasal perzinaan dan homoseksual dianggap multitafsir sehingga rentan memunculkan diskriminasi.
DPR dan Pemerintah Sepakat, KPK Tetap Tolak Delik Korupsi di KUHP
14 Juni 2017
DPR dan Pemerintah Sepakat, KPK Tetap Tolak Delik Korupsi di KUHP
KPK tetap menolak delik tindak pidana korupsi masuk ke dalam RUU KUHP meski pemerintah dan DPR sepakat memasukkannya dalam rapat pembahasan di DPR.
Pasal Korupsi dalam Revisi KUHP, Komisi III: Lengkapi UU Tipikor
22 Mei 2017
Pasal Korupsi dalam Revisi KUHP, Komisi III: Lengkapi UU Tipikor
Wakil Komisi III DPR Benny K. Harman mengatakan masuknya beberapa ketentuan tindak pidana korupsi di KUHP bakal melengkapi Undang-Undang Tipikor.
Anggota Panja Tak Kuorum, Pembahasan Revisi KUHP Ditunda
22 Mei 2017
Anggota Panja Tak Kuorum, Pembahasan Revisi KUHP Ditunda
Dalam rapat pembahasan Revisi KUHP hari ini, dua fraksi dengan suara terbesar PDI Perjuangan dan Golkar tidak hadir.
2 Alasan KPK Menolak Pidana Korupsi Masuk dalam KUHP
22 Mei 2017
2 Alasan KPK Menolak Pidana Korupsi Masuk dalam KUHP
Saut meminta revisi KUHP dilakukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
PPP Minta Hukum Islam Masuk di Revisi KUHP
14 November 2016
PPP Minta Hukum Islam Masuk di Revisi KUHP
PPP menilai opsi hukum Islam bisa diterapkan karena sudah ada di Aceh.
Kontras: Rancangan UU KUHP Tak Lindungi Hak Warga
21 Oktober 2015
Kontras: Rancangan UU KUHP Tak Lindungi Hak Warga
Kontras minta pembahasan Rancangan UU KUHP dilakukan dengan hati-hati dan tidak mengejar target.
Kejagung Setuju Pasal Penghinaan Presiden Jadi Delik Aduan
7 September 2015
Kejagung Setuju Pasal Penghinaan Presiden Jadi Delik Aduan
Jaksa Agung minta rancangan KUHP tidak bertentangan dengan putusan MK soal pasal penghinaan presiden.
Jaksa Agung Khawatir KUHP Bikin Korupsi Tak Istimewa Lagi
7 September 2015
Jaksa Agung Khawatir KUHP Bikin Korupsi Tak Istimewa Lagi
Rancangan KUHP membuat peran KPK dan Kejaksaan Agung dalam penyidikan korupsi menurun.